Revitalisasi Program Pelayanan HKBP

Sejumlah narasumber duduk bersama mendiskusikan; “Revitalisasi Program Pelayanan HKBP” yang hasilnya akan disampaikan saat Konsultasi Nasional HKBP 2018.

Konsultasi ini direncanakan digelar di Sopo Bolon, Sopo Marpingkir, Cakung, 10-11 Juli 2018.

Diskusi yang dipimpin Ephorus Pdt Darwin Lumbantobing, Sekjen Pdt David F Sibuea dan Pdt Martongo Sitijak, Kepala Departemen Koinonia, di HKBP Kebayoran Baru dihadiri sejumlah warga HKBP dan tokoh dari berbagai profesi.

Materi diskusi, pasca-100 tahun pelayanan Nommensen dan selanjutnya seperti apa dan bagaimana pelayanan HKBP ke depan.

Bagi HKBP momen pasca-100 tahun Nommensen, dianggap sangat penting sehingga perlu digelar perhelatan yang besar dan tentunya bermutu.

Sebab itu, konsultasi ini tetap mengacu kepada; Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) HKBP 2012-2032 dan Rencana Strategis (Renstra) HKBP 2016-2020.

Selain itu, perubahan sosial yang terus melesat baik di level global maupun nasional, lantas event seperti ini dianggap sangat relevan didiskusikan bersama.

Begitu juga teknologi informasi dan komunikasi telah mewarnai berbagai perubahan hampir di seluruh aspek kehidupna manusia.

Tidak terkecuali gejala intoleransi yang marak akhir-akhir ini, turut memicu sentimen negatif yang berdampak terhadap kehancuran peradaban di beberapa tempat di dunia ini.

Dalam diskusi, ini pun diulas serta harus menjadi perhatian serius oleh pihak gereja khususnya HKBP.

Termasuk perubahan ekologi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di seputar HKBP, sehingga tidak boleh tidak, HKBP harus segera bersikap serta bertindak optimal dan bijak untuk merealisasikanvisi dan misinya supaya benar-benar menjadi berkat bagi bangsa.

Ini jugalah alasan diadakan konsultasi nasional untuk mengumpulkan gagasan, penilaian dan sekaligus harapan terhadap HKBP dimasa lalu, masa kini dan masa depan.

Sebelumnya beberapa kali diskusi dengan topik yang sama telah dilakukan, dari hasil diskusi ada empat isu strategis yang dihadapi HKBP, yaitu; keorganisasian dan tata laksana, pengembangan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan dan penataan budaya dan karakter warga jemaat.

Keempat isu strategis ini, sebenarnya tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa pembenahan yang memadai dan konkrit.

Itu sebabnya, para narasumber ketika diskusi di HKBP Kebayoran Baru, Senin (18/6) sepakat mempercakapkan isu ini dengan tokoh organisasi keagamaan, pemerintah, pendeta HKBP dan tokoh-tokoh HKBP.

Bahkan disinggung juga dalam diskusi, struktur organisasi yang sangat menentukan arah dan tujuan dari organisasi yang biasanya selaras dengan visi, misi dan strategi yang ditetapkan.

Lalu dipertanyakan, perlukah struktur organisasi HKBP disempurnakan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi HKBP?

Dipaparkan narasumber juga saat ini, HKBP memiliki banyak badan dan komisi yang dibentuk yang belum sepenuhnya membantu meningkatkan kinerja organisasi.

Bahkan ada kesan warga jemaat maupun pendeta, belum merasakan manfaat dari komisi, badan dan yayasan ini.

Kalau memang perlu ada perbaikan, lantas bagaimana struktur organisasi HKBP yang ideal agar HKBP bisa melakukan tugasnya dengan efisien dan efektif.

Disebutkan, pada awal berdirinya HKBP, pelayanan HKBP bersifat holistik.

Misalnya, pargodungan, selain tempat berdirinya gereja, juga pelayanan kesehatan, sekolah dan percontohan pertanian.

Selain itu, diatur pula pusat industri; logam, kayu. Hal yang sama, hari pasar antarkota juga diatur oleh gereja.

Pada awalnya pertumbuhannnya, pedesaan berbasis pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian warga jemaat HKBP.

Kini warga HKBP telah menyebar ke seluruh penjuru dengan ragam mata pencaharian.

“Bagaimana HKBP merespon perubahan mata pencaharian ini,” tanya narasumber yang membahas topik; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Inilah beberapa topik yang dipercakapkan pada diskusi; Revilatisasi Program Pelayanan HKBP yang diselenggarakan Panitia Konsultasi Nasional HKBP 2018 di HKBP Kebayoran Baru.

(bas/victor)