Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di HKBP Pansurnapitu dan selanjutnya bergerak menuju Kantor Bupati Tapanuli Utara di Tarutung untuk menyampaikan pernyataan keberatan atas keberadaan cafe di Desa Pansurnapitu, Simasom dan menuntut agar segera ditutup.
Tempat hiburan malam yang marak di Tarutung belakangan ini, bukan saja membuat masyarakat setempat terganggu dan risih, tapi anak rantau asal Silindung, juga terbeban dan menganggap cafe atau hiburan malam yang sudah mengarah ke prostitusi tidak pantas di daerah wisata rohani dan tempat Kantor Pusat HKBP.
Lalu anak rantau Silindung yang ada di Jakarta membentuk; “Petisi Tutup Prostitusi di Slindung” untuk mendukung pemerintah setempat bersama-sama masyarakat menutup kafe yang ada di daerah ini.
Tim advokasi yang dikordinir Marton Lumbantobing (warga HKBP Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta) melayangkan surat somasi ke Pemda Tapanuli Utara yang dilanjutkan dengan unjuk rasa ke Kantor Bupati, Senin (17/10)
Kemudian mendesak pemerintah setempat agar segera menutup hiburan malam tersebut. Pada hari itu juga, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan menutup, lokasi Sarajevo tempat hiburan malam di Simasom.
Pada saat unjuk rasa, Morton Lumbantobing SH bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Panggabean, mendapingi pengunjuk rasa ke Kantor Bupati Tapanuli Utara di Tarutung.
Mereka menuntut agar cafe hiburan malam di Desa Pansurnapitu dan Simasom, Kecamatan Siatasbarita, segera ditutup.
Tumpak Panggabean menyebutkan, keberadaan tempat hiburan malam yang berada di Simasom sudah sangat meresahkan warga sekitar.
Sebab itu, ia meminta agar pemerintah daerah ikut menyelamatkan generasi muda agar terhindar dari sisi negatif tempat hiburan malam. Seperti halnya penyalahgunaan narkoba dan terpengaruh minuman keras.
“Kami para perantau dari desa ini merasa sangat malu,” ujar Tumpak. Apalagi Kota Tarutung Tapanuli Utara ini, dikenal sebagai kota wisata rohani, tumbuh subur cafe hiburan yang diduga ilegal dan sengaja dibiarkan.
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, di hadapan pengunjuk rasa, menyampaikan, bahwa pemerintah daerah berpihak kepada rakyat.
“Hari ini juga saya akan memerintahkan petugas Satpol PP untuk turun ke lapangan melakukan razia dan menutup cafe hiburan yang tidak memiliki izin,” tegasnya.
Mendengar respon Bupati Nikson, massa yang didominasi kaum ibu, menyambut dengan tepuk tangan gembira, karena tuntutan mereka langsung direspon. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Satu hari setelah penutupan cafe, Morton Lumbantobing, menjumpai Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing, dan menjelaskan tentang cafe hiburan malam di Pansurnapitu, Simasom, sudah ditutup Bupati Tapanuli Utara.
Pada saat itu, Eporus HKBP bersama Ephorus HKI, Pdt Pahala Hutabarat dan Sekjend GKPI berada di kediaman mantan Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing, Selasa (18/10)
Di hadapan pimpinan gereja, Morton meminta, supaya pihak gereja ke depan lebih tegas mengawasi tempat-tempat prostitusi, agar jangan sampai dibuka kembali.
“Apabila tempat hiburan dan cafe itu dibuka kembali, bukan saja mengganggu penduduk setempat, tapi juga mencemarkan nama baik Silindung, sebagai kota wisata rohani,” kata Morton Lumbantobing, yang juga Pimpinan Kantor Hukum & Advokasi Dolok Siatas Barita, Jakarta.
(BAS)
Be the first to comment