HKBP sudah membentuk komite asset HKBP

Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama HKBP tanda tangani memorandum of understanding (MoU) terkait sertifikasi asset milik HKBP.

Penandatanganan MoU Kementerian ATR/BPN dengan HKBP, sejarah baru bagi Indonesia. Sebelumnya Kementerian ATR/BPN tanda tangani MoU serupa dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kali ini dengan HKBP yang juga gereja terbesar di Asia Tenggara.

Adanya MoU ini, HKBP maupun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terkait sertifikasi aset milik lembaga-lembaga keagamaan. Baik NU,Muhammadiyah dan HKBP dapat memiliki kepastian hukum yang lebih jelas terkait asset-asset miliknya, seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit.

Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, menjelaskan, ‎pihak Agararia akan terus mendorong agar seluruh aset lahan rumah ibadah dapat disertifikasi‎. Dengan demikian, negara dapat hadir melindungi aset lahan rumah ibadah.

“Kita mendorong aset rumah ibadah memang harus terlindungi, sehingga jika kemudian ada konflik, bisa segera diselesaikan,” kata Ferry, Senin (7/12).

Dalam waktu dekat ini,‎ BPN akan menginventarisir seluruh lahan yang dimiliki HKBP di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan karena hampir sebagian besar tanah rumah ibadah adalah wakaf dan belum disertifikasi.

‎Pimpinan pusat HKBP Ephorus Pdt Willem TP Simarmata, menjelaskan, saat ini ada sekitar 20.000 bidang tanah yang dimiliki HKBP. Perinciannya tanah rumah ibadah, yayasan, dan pendidikan. Sebagian tersertifikasi baik, tapi sebagian masih dalam proses.

”Karena itu, HKBP juga sudah membentuk komite aset HKBP,” kata Willem TP Simarmata.

Pdt Willem TP Simarmata, menjelaskan, banyak aset-aset HKBP yang berada di seluruh Indonesia adalah aset-aset yang dahulunya diberikan secara suka rela atau dihibahkan secara ikhlas oleh para orang tua kita dahulunya.

“Kiranya aset-aset ini yang belum terdaftar agar segera mendaftar agar tidak terjadi sengketa-sengketa yang justru akan merugikan HKBP,” ujar Willem.

Ephorus HKBP menambahkan, peran komite yang dibentuk adalah melakukan advokasi dan sertifikasi lahan HKBP. Membuat sertifikasi lahan rumah ibadah penting dilakukan untuk menghindari dari segala bentuk sengketa.

(bas/dari berbagai sumber)